BANUANEWSMEDIA.COM, JAWA BARAT – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Muhammad Anhar dipercaya sampaikan hasil sidang Komisi 9 Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan, Selasa (10/2/2026) di Bogor, Jawa Barat.

Hasil sidang Komisi 9 Konsolnas Pendidikan ini disampaikan Kadisdik Muhammad Anhar kepada Wamendikdasmen RI, Prof Atip Latipulhayat, dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, mitra pembangunan pendidikan, organisasi profesi bidang pendidikan, UPT daerah, serta jajaran Kemendikdasmen RI.

Anhar mengatakan, dalam hari kedua kegiatan seluruh peserta Konsolnas Pendidikan dibagi menjadi sembilan komisi yang sudah memiliki tema-tema yang sudah ditentukan, dan seluruh peserta dibebaskan memilih komisi yang sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah masing-masing.

Dinas Pendidikan HST memilih Komisi 9 dengan tema pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling. Anhar menjelaskan, alasannya memilih komisi 9 dikarenakan pihaknya menyadari hal substansial dalam pendidikan ialah perubahan di dalam kelas.

“Kalau ingin merubah mutu pendidikan, maka hal yang paling esensial harus berubah adalah suasana, dan metode pembelajaran yang ada di dalam kelas. Bukan hanya pada sarana prasarana, dan kesejahteraan gurunya,” ungkapnya

Anhar menyebut Pemkab HST di bawah kepemimpinan Bupati HST Samsul Rizal saat ini sangat menaruh atensi adanya perubahan metode belajar di era 5.0 yang mana sudah berdampingan dengan teknologi AI yang dinilai lebih cerdas dengan kecerdasan manusia.

“Kita sudah berdampingan dengan teknologi sehingga keterampilan dalam pemanfaatan, dan membangun nalar kritis perlu untuk dikuatkan,” tambahnya.

Berdasarkan hasil sidang yang cukup panjang dibahas dengan menggabungkan seluruh aspirasi, kendala daerah dan berbagai hal lainnya dari seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia menetapkan sembilan laporan beserta rekomendasi yang disepakati bersama. Adapun untuk Komisi 9 Konsolnas Pendidikan berfokus pada 4 isu strategis yaitu: Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial, Bahasa Inggris dan Gerakan Numerasi Nasional (Matematika Gembira), serta Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling untuk Guru.

“Ada 16 poin tindak lanjut pembagian peran untuk pemerintah daerah, diantaranya Revitalisasi kelompok
kerja guru (PKG/KKG/MGMP), Melakukan kolaborasi bersama dalam penyelenggaraan pelatihan peningkatan
kompetensi guru, Membuka peluang kerjasama dengan mitra dalam mendukung peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta Meningkatkan kompetensi tentang ke-BK-an kepada guru mata pelajaran lainnya dan guru kelas di SD sebagai upaya penguatan peran guru,” pungkas Anhar (BNM)